Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong tahun 2022 di Kecamatan masih tetap berlanjut. Kali ini Kecamatan tertua di Tabalong tepatnya Kecamatan Banua Lawas menjadi Kecamatan ke - 11 yang menyelenggarakan musrenbang RKPD .

Para pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pemerintah Desa dan aparat, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat berkumpul di halaman Kantor Kecamatan Banua Lawas pada Senin pagi (15/02) untuk acara pembukaan yang dimulai pukul 09.00 waktu setempat.

Sebagai pelaksana acara, Camat Banua Lawas H. Fariduddin saat sambutannya menuturkan kondisi Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ini masih banyak mengalami kendala terutama terkait infrastruktur. 

"Kecamatan Banua Lawas untuk saat ini paling banyak menerima bantuan sosial dan warga miskinnya, dikarena kurang baiknya infrastruktur yg menunjang perekonomian tersebut" jelasnya. 

Pada kesempatan yang sama, H. Muhammad Noor Rifani menyebut bahwa selama 11 Kecamatan yang telah menyelenggarakan Musrenbang RKPD tahun ini, Banua Lawas menjadi yang terbanyak mengajukan usulan.

"Banua Lawas pecahkan rekor dari beberapa kecamatan yg telah saya ikuti, biasanya berjumlah sekitar 200-an usulan. Tentu ini karena memang banyak kebutuhan yang diperlukan disini. Namun kita harus mengingat karena pendanaan kita terbatas maka kita harus menetapkan skala super prioritas" jelas Rifani.  Beliau juga menghimbau bahwa non infrastruktur juga tidak kalah pentingnya terutama disini sektor pertanian dan peternakan serta sektor pariwisata yang harus ditingkatkan untuk menunjang perekonomian di Kecamatan.

Acara Musrenbang yang dibuka oleh Wakil Bupati H. Mawardi ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD dimana sebelumnya telah dilakukan Desk yang mempertemukan Perwakilan Pemerintah Desa, Unsur Pemerintah Kecamatan dan SKPD terkait pembahasan usulan yang telah diinput di aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).