Pada Senin, 4 Agustus 2025 yang lalu, telah dilaksanakan kegiatan Diseminasi Hasil Kajian Upaya Penanggulangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tabalong Tahun 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tabalong dengan pemateri dari tenaga ahli penyusun kajian tersebut yakni Beti Guswantari MP., S.Si., M.Eng dan Isti Hidayati, S.T., M.Sc., Ph.D dari Pusat Studi Perencanaan dan Pembangunan Regional (PSPPR) Universitas Gadjah Mada. Diseminasi ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur perangkat daerah, akademisi, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pelatihan kerja, serta dilaksanakan sebagai upaya untuk menyampaikan hasil kajian strategis mengenai isu pengangguran di wilayah Kabupaten Tabalong.

Diseminasi diawali dengan pemaparan latar belakang kajian yang menjelaskan bahwa meskipun angka TPT Kabupaten Tabalong menurun dari 4,46% (2022) menjadi 3,60% pada tahun 2023, namun angka tersebut masih belum kembali ke titik terbaiknya sebagaimana tahun 2020 (3,07%). Kajian ini menjadi penting karena kondisi pengangguran terbuka di Tabalong tidak hanya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika pembangunan wilayah, kebijakan investasi, faktor sosial budaya, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan dan informasi ketenagakerjaan.

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini mencakup pengumpulan data primer melalui kuesioner terhadap 144 pencari kerja, diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara mendalam, analisis overlay spasial terhadap persebaran infrastruktur ketenagakerjaan, serta uji regresi panel untuk menganalisis keterkaitan indikator makroekonomi dengan tingkat pengangguran di enam wilayah yang memiliki karakteristik mirip dengan Tabalong.

Hasil kajian menunjukkan bahwa komposisi angkatan kerja di Tabalong masih didominasi oleh lulusan SMA dan SD ke bawah, dengan penyebaran geografis antara daerah perkotaan dan perdesaan. Sektor pertanian dan perdagangan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, namun sektor pertambangan yang menyumbang porsi terbesar pada PDRB justru menyerap tenaga kerja dari luar daerah, sehingga tidak berdampak langsung terhadap penurunan angka pengangguran lokal.

Beberapa faktor penyebab utama pengangguran yang diidentifikasi dari kuesioner antara lain adalah terbatasnya pengalaman kerja, ketidaksesuaian pendidikan dan keterampilan dengan kebutuhan pasar, serta faktor eksternal seperti dominasi praktik "orang dalam" dalam rekrutmen kerja. Sementara itu, responden menyatakan minat yang tinggi terhadap pelatihan keterampilan berbasis teknologi dan teknis seperti komputer, las, otomotif, dan barista.

Dari sisi kelembagaan, kajian menunjukkan bahwa telah ada berbagai program pelatihan dari instansi pemerintah seperti Dinas Tenaga Kerja, Diskopukmperindag, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan. Namun, implementasi pelatihan belum sepenuhnya efektif karena lemahnya pemantauan dan evaluasi, keterbatasan pembiayaan, serta rendahnya tingkat keberlanjutan pasca pelatihan, terutama pada program kewirausahaan. Sementara itu, pelatihan dari lembaga non-pemerintah seperti LKP "JIKA MAKA" berhasil menarik minat tinggi masyarakat terhadap pelatihan komputer dan keterampilan dasar lainnya.

Dari hasil analisis fiskal, ditemukan bahwa alokasi anggaran daerah yang berkontribusi terhadap penurunan TPT mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023, selaras dengan penurunan angka TPT pada tahun yang sama. Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kominfo, serta Dinas Koperasi dan Perdagangan menjadi dinas dengan alokasi anggaran tertinggi untuk program terkait penurunan pengangguran.

Dalam sesi akhir diseminasi, disampaikan rekomendasi strategi dan kebijakan, di antaranya:

1. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar perangkat daerah untuk mencegah tumpang tindih program.

2. Pengembangan inkubator bisnis dan program padat karya berbasis potensi lokal.

3. Penguatan pelatihan vokasi dan pelatihan digital sesuai kebutuhan pasar kerja.

4. Penyusunan regulasi khusus yang memberikan perlindungan dan prioritas bagi tenaga kerja lokal.

5. Peningkatan sistem literasi dan infrastruktur digital untuk mendukung keterhubungan antara pencari kerja dan lapangan pekerjaan.