Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Bapperida Kabupaten Tabalong telah menyelenggarakan kegiatan Penginputan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah pada Aplikasi Si Molek PeDe serta Penginputan Pohon Kinerja ke dalam Aplikasi E-SAKIP Pro, dengan bertempat di Aula pertemuan éL Hotel Yogyakarta pada 2 dan 3 Oktober 2025. Peserta kegiatan terdiri dari Kepala Subbagian Perencanaan beserta staf dari dinas atau badan, serta perwakilan dari kecamatan dan unit pelaksana teknis seperti RSUD H. Badaruddin. Acara ini juga dihadiri Bupati Tabalong yang secara resmi membuka kegiatan penginputan yang berlangsung 2 hari. Narasumber kegiatan berasal dari Pusat Pengembangan Sistem dan Manajemen Pembangunan (Pusbangsim) yang memberikan pendampingan teknis terkait penggunaan kedua aplikasi tersebut.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Tabalong dapat melakukan penginputan dokumen Renstra secara akurat, lengkap, dan terintegrasi melalui aplikasi Si Molek PeDe, serta mampu menginput Pohon Kinerja ke dalam E-SAKIP Pro sebagai bagian dari sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Melalui kegiatan ini, aparatur perencanaan diharapkan memiliki kemampuan teknis yang lebih komprehensif dalam mengelola data perencanaan dan pelaporan kinerja, sehingga mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Penggunaan aplikasi Si Molek PeDe dan E-SAKIP Pro menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Kedua aplikasi ini berperan penting dalam memastikan keterpaduan dokumen perencanaan, meningkatkan efisiensi pelaporan, serta menjadi basis data dalam evaluasi kinerja perangkat daerah oleh Kementerian PAN-RB. Penginputan data ke dalam aplikasi tersebut juga merupakan salah satu indikator penilaian dalam evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN-RB.

Melalui kegiatan ini, Bapperida Tabalong berkomitmen untuk menghadirkan sistem perencanaan yang efektif, efisien, dan transparan sebagai wujud peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.