Bidang  Perekonomian, Infrastruktur, dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang  Perekonomian, Infrastruktur, dan Kewilayahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

1.  penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang  Perekonomian, Infrastruktur, dan Kewilayahan

2.  pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Kewilayahan

3.  pemantauan,   analisis,   dan   evaluasi,   serta   pelaporan   atas pelaksanaan kebijakan di bidang  Perekonomian, Infrastruktur, dan Kewilayahan

Bidang  Perekonomian, Infrastruktur, dan Kewilayahan, terdiri atas:

1.  Subbidang Perekonomian;

2.  Subbidang Infrastruktur; dan

3.  Subbidang Pengembangan Wilayah;

Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur berjumlah 11 Perangkat Daerah, yaitu :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Dinas Lingkungan Hidup
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
7. Dinas Perkebunan dan Peternakan
8. Badan Pendapatan Daerah
9. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura