Kebijakan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk Mengatur Penyelenggaraan Tata Kelola Data Yang Dihasilkan Oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam Mendukung Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Dan Pengendalian Pembangunan Yang Bertujuan Sebagai Acuan Pelaksanaan Dan Pedoman Instansi Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Data.

Rabu (30/11/2022) Bertempat di Hotel Jelita Tanjung, Bappedalitbang menggelar Forum Satu Data Kabupaten Tabalong Tahun 2022. Acara Dibuka oleh M. Pebriadin Hafiz, Asisten I pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.

Setela acara dibuka dilanjutkan dengan Paparan dari Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dengan materi “Peran OPD Dalam Pelaksanaan Satu Data di Kabupaten Tabalong” dan “Peran Koordinator Satu Data Kabupaten Tabalong”, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong dengan materi “Peran BPS selaku Pembina Data Dalam Pelaksanaan Satu Data di Kabupaten Tabalong”, dan Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan dengan materi “Peran Kominfo Selaku Walidata Dalam Satu Data Kabupaten Tabalong”. Dan dilanjutkan dengan diskusi pemapar dan peserta yang dipimpin oleh moderator.

Adapun Pihak yang terlibat dalam proses Tata Kelola Satu Data Indonesia di Kabupaten Tabalong yakni, Badan Pusat Statistik sebagai Pembina Data Sektoral, Bappedalitbang selaku Koordinator Satu Data sekaligus Pembina Data Spasial, Diskominfo sebgai Wali Data, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong sesuai tugas dan fungsinya selaku produsen data sekaligus walidata pendukung, serta perusahaan dalam pemenuhan data statistik khusus.

Forum Satu Data Kabupaten Tabalong ini merupakan fase akhir dari tahapan pertama yakni perencanaan data. Untuk selanjutnya akan memasuki tahapan pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data dengan leading sektornya adalah Diskominfo, akan tetapi peran koordinator satu data (Bappedalitbang) tetap vital didalam ketiga tahapan tersebut.

Target yang ingin dicapai dari Forum Satu Data ini adalah tersedianya data yang berkualitas, mudah diakses dan dibagipakaikan sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan didalam proses perencanaan pembangunan sesuai motto “Tepat Data, Tepat Rencana, Tepat Sasaran.”