Sebagai Perangkat Daerah yang mengkordinasikan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Tabalong sejak awal tahun sudah bergerak untuk melaksanakan tahapan dan proses penyusunan RKPD tahun 2025. Diantaranya melalui penjaringan usulan dari bawah (bottom up) yakni dengan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 di Kecamatan.

Dimulai di Kecamatan Tanta yang digelar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, di Taman Wisata Menanti Laburan, Desa Padang Panjang. Seperti tahun tahun sebelumnya, kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan semua stakeholder terkait, mulai dari Pemerintah Desa, BPD, LPM dan tokoh masyarakat yang secara bersama-sama melakukan identifikasi skala prioritas pembangunan di tingkat desa sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Acara yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, laporan dari Kepala Bappedalitbang yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid P2EPD, Marpi’e, S.AP., laporan dari Camat Tanta sekaligus menyampaikan usulan-usulan prioritas untuk wilayah Kecamatan Tanta, sambutan dari anggota DPRD dan Sekretaris Bappedalitbang, Sujadi, S.P, M.Pd sekaligus membuka kegiatan Musrenbang kali ini.

Pada sesi berikutnya, dilanjutkan dengan desk pembahasan usulan yang dibagi menjadi 3 (tiga) bidang yaitu, Infrastruktur, Pengembangan Ekonomi, dan Pelayanan Publik.

Dalam kesempatan berikutnya, Bupati Tabalong yang juga hadir setelah kegiatan desk selesai menyampaikan beberapa arahan, diantaranya agar Kecamatan Tanta terus berupaya memacu daerahnya sebagai hinterland dalam pengembangan kota karena menjadi tempat yang strategis dan berperan penting sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Balangan. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong juga terus berupaya untuk mendorong pembangunan desa dengan meningkatkan anggaran yang bersumber dari alokasi Anggaran Dana Desa melalui pemenuhan proporsi bagi hasil dari penerimaan pendapatan daerah.