Bertempat di Gedung Informasi Pembangunan (20/3/2025), Bapperida telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2026 sebagai salah satu tahapan proses penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD. Dihadiri oleh seluruh unsur pemerintah daerah, unsur lembaga swadaya masyarakat serta stakeholder terkait lainnya yang berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Tabalong.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyepakati dan menyelaraskan isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah serta memperoleh masukan dan saran dalam rangka penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2026.

Kegiatan ini dibagi menjadi 2 sesi, sesi pertama laporan dari Kepala Bapperida Tabalong, Arianto, S.IP, M.Si dan sambutan dari Bupati Tabalong yang disampaikan oleh Wakil Bupati Tabalong, Habib M. Taufani Alkaf, S.Kom, M.M sekaligus membuka kegiatan FKP.

Sesi kedua dilanjutkan dengan paparan Kepala Bapperida Tabalong yang menyampaikan Rancangan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029. Adapun Visi RPJMD yakni, “Tabalong SmaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)” yang memuat 4 Misi, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mendorong kemajuan daerah, mengembangkan kehidupan yang religius dan menjadi daerah yang terdepan. Beliau juga menyebutkan terdapat 131 program pembangunan daerah sebagai program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tabalong 2025-2029. Terdapat juga 7 program prioritas sebagai program politik tahun 2025-2029 yang disampaikan kepada masyarakat pada saat kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 7 program prioritas tersebut adalah: 1) Satu Desa Satu Wifi Gratis; 2) Satu Desa Satu Da’i; 3) Tabalong Pasti Sehat; 4) 15 Ribu tenaga Terampil; 5) 1.000 Beasiswa Sarjana; 6) Jalan dan Jembatan Mantap; dan 7) Kredit Modal untuk UMKM dan Petani.

Disampaikan pula Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2026 yang bertema “Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh, Berdaya Saing dan Inklusif untuk Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat”. Dengan memuat 7 Prioritas Daerah yakni: 1) Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dan berusaha; 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau; 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, religius dan berkarakter; 4) Percepatan pertumbuhan ekonomi yang tangguh, berdaya saing dan inklusif; 5) Optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta konektivitas akses informasi; 6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimalisasi Reformasi Birokrasi; dan 7) Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang bekelanjutan dan berketahahan bencana.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Tedy Heriyanto, S.H juga berkesempatan memberikan paparan mengenai arah kebijakan Provinsi Kalsel yang tertuang di dalam Dokumen RPJMD dan RKPD Provinsi Kalsel. Beliau meyampaikan Visi dari RPJMD Provinsi Kalsel Tahun 2025-2029 adalah “KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan” dengan memuat 5 Misi yaitu: 1) Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia; 2) Pembangunan Infrastruktur yang Handal; 3) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata dan Syariah; 4) Penguatan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim; 5) Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah dan Cepat.

Adapun Tema Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalsel Tahun 2026 adalah “Peningkatan Daya Saing SDM dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Mendukung Pusat Distribusi Regional”. Prioritas Daerah yang diangkat terdapat 5 poin yaitu: 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya; 2) Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan; 3) Peningkatan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung Oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berkelanjutan; 4) Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Mitigasi serta Penanganan Bencana; dan 5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan perserta FKP kemudian ditutup dengan Penandatanganan Berita Acara.